Di Somba Opu, lebih dari empat abad lalu, seorang anak berusia lima belas tahun naik takhta. Ayahnya, Raja Gowa ke-12 I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa (kita lebih mengenalnya sebagai Karaeng Tunijallo), baru saja tewas diamuk pengikutnya sendiri.
Kerajaan tidak bisa terlalu lama tanpa raja. Maka I Tepu Karaeng Daeng Parabbung, putra Tunijallo, diangkat menjadi Raja Gowa ke-13 pada 1590.
Di usia yang sangat muda, dia mewarisi kekuasaan yang sangat besar.
Gowa ketika itu sudah punya cara mengatur kekuasaan. Ada Bate Salapang, sembilan komunitas yang sejak berdirinya kerajaan punya kedudukan penting dalam menentukan siapa yang menjadi raja. Ada pula Tallo, kerajaan yang terikat dengan Gowa melalui perjanjian Rua karaeng se’re ata: dua raja, satu rakyat.
Raja Gowa memang berkuasa, tetapi ia tidak berdiri sendirian.
I Tepu rupanya tidak menyukai keadaan seperti itu.
Setelah menjadi raja, ia mulai menarik kekuasaan ke tangannya sendiri. Takhta Tallo pun ikut diklaim. Ketika penguasa Maros meninggal, ia tidak membiarkan pergantian kekuasaan berjalan seperti biasanya. Maros diambil alih.
Bate Salapang juga kena.
Lembaga yang selama ini ikut menjaga keseimbangan kekuasaan diturunkan kedudukannya menjadi sipuwe bate, kira-kira berarti “setengah bendera”. Raja tidak ingin terlalu banyak orang ikut mengatur kekuasaannya.
Masalah kemudian menjadi lebih serius.
William Cummings, dalam A Chain of Kings: The Makassarese Chronicles of Gowa and Talloq, mencatat kisah Tunipasulu berdasarkan kronik Gowa dan Tallo. Dalam kronik itu, masa pemerintahannya digambarkan penuh kesewenang-wenangan. Ia mengambil harta orang-orang yang tidak disenanginya dan menyingkirkan mereka. Sejumlah bangsawan meninggalkan Gowa karena takut kepadanya.
Ketakutan akhirnya keluar dari lingkungan istana.
Para pedagang Melayu yang selama bertahun-tahun ikut membuat Somba Opu ramai juga mulai pergi. Cummings mencatat banyak orang Melayu dan Makassar meninggalkan negeri itu pada masa pemerintahan Tunipasulu.
Bagi kerajaan pelabuhan seperti Gowa, kepergian pedagang tentu bukan perkara kecil. Perdagangan membawa uang, barang dan hubungan dengan dunia luar. Dari sana pula kerajaan memperoleh pemasukan untuk membiayai pemerintahan dan kekuatan militernya.
Kalau pedagang merasa nyawa dan hartanya tidak aman, mereka tinggal mencari pelabuhan lain.
Hanya dalam beberapa tahun, masalah seorang raja berubah menjadi masalah kerajaan.
Pada 1593, para bangsawan dan Bate Salapang akhirnya bergerak. Salah satu tokoh penting di belakangnya adalah I Mallingkaan Daeng Mannyonri, yang kemudian dikenal sebagai Karaeng Matoaya. Ia masih keluarga dekat raja.
Sejak awal berdirinya Gowa, hubungan antara raja dan rakyat dibayangkan sebagai sebuah perjanjian. Rakyat tunduk kepada raja, tetapi raja juga mempunyai kewajiban terhadap rakyatnya. Dalam ungkapan lama, raja tidak boleh “memakan hamba-hambanya”.
I Tepu dianggap sudah melewati batas itu. Ia pun diturunkan. Umurnya baru sekitar delapan belas tahun.
Di sinilah sejarah memberinya nama yang kemudian melekat sampai sekarang: Tunipasulu. Artinya kurang lebih, orang yang dikeluarkan atau dimaksulkan.
Nama itu terasa keras. Apalagi diberikan kepada seseorang yang pernah menjadi Raja Gowa.
Setelah kehilangan takhta, Tunipasulu meninggalkan Gowa. Ia menuju Luwu, kemudian menetap di Buton. Di sanalah mantan raja itu menjalani sebagian besar sisa hidupnya, jauh dari Somba Opu yang pernah berada di bawah kekuasaannya.
Ia meninggal di Buton pada 1617.
Jenazahnya tidak dibawa kembali untuk dimakamkan bersama raja-raja Gowa. Ia dimakamkan di tanah perantauan. Karena itulah namanya kemudian juga dikenal dengan sebutan Matinroe ri Buton, yang wafat di Buton.
Ada bagian lain dari kisah ini yang menurut saya lebih menarik.
Para penulis Lontara sebenarnya bisa saja memperhalus cerita tentang Tunipasulu. Ia keturunan raja. Namanya bisa dibersihkan, kesalahannya dikurangi, atau kejatuhannya dibuat menjadi cerita yang lebih terhormat.
Mereka tidak melakukannya.
Namanya tetap dicatat. Perbuatannya juga dicatat. Bahkan gelar yang mengingatkan orang bahwa ia pernah dijatuhkan dari takhta ikut dipertahankan.
Setelah Tunipasulu pergi, Gowa juga tidak runtuh.
Takhta diberikan kepada I Mangngarangi Daeng Manrabbia, yang kelak dikenal sebagai Sultan Alauddin. Karena usianya masih sangat muda, pemerintahan banyak dijalankan Karaeng Matoaya.
Bate Salapang dikembalikan kedudukannya. Para bangsawan yang sempat menjauh dipanggil pulang. Pedagang kembali datang ke Somba Opu. Pelabuhan hidup lagi.
Seorang raja muda mencoba mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan. Lembaga yang mengawasinya dilemahkan. Orang-orang yang dianggap mengganggu disingkirkan. Ketakutan menyebar. Perdagangan terganggu. Pada akhirnya, orang-orang di sekeliling kekuasaan itu sendiri yang menghentikannya.
Semua itu terjadi lebih dari empat ratus tahun lalu.
Lontara menyimpan ceritanya, sebagai “pappasang” bahwa di Gowa, ada seorang pemimpin yang diturunkan ketika kekuasaannya dianggap sudah melewati batas.
Makassar, Oktober 2026
