MAKASSAR, PILARIS.ID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Makassar menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kekecewaan ini dipicu oleh absennya unsur pimpinan maupun anggota legislatif untuk menemui massa secara langsung saat aksi Reformasi Jilid II berlangsung.
Ratusan kader yang menggelar aksi secara damai dan konstitusional tersebut hanya diterima oleh perwakilan dari Bagian Penyaluran Aspirasi DPRD Sulawesi Selatan. Pihak mahasiswa menilai kondisi ini mencerminkan kurangnya keseriusan lembaga legislatif dalam membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Makassar, Hariandi, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam mengawal demokrasi. Ia sangat menyayangkan sikap para wakil rakyat yang enggan membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa yang membawa aspirasi masyarakat.
Menurut Hariandi, gedung parlemen merupakan rumah rakyat sehingga setiap aduan yang dibawa oleh mahasiswa sebagai kontrol sosial harus didengar secara terbuka. Pihak organisasi memastikan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada aksi unjuk rasa tersebut.
Kekecewaan terhadap respons otoritas legislatif ini akan dijadikan bahan evaluasi internal sekaligus dasar untuk memperluas konsolidasi gerakan. Pihak mahasiswa berencana membangun komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai elemen kepemudaan dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
Apabila tuntutan yang diajukan terus diabaikan, organisasi bersiap menggelar aksi unjuk rasa dengan skala yang jauh lebih besar namun tetap berada di koridor konstitusi. Gerakan Reformasi Jilid II ini dipandang sebagai awal dari pengawalan panjang terhadap berbagai persoalan bangsa.
Sejumlah isu krusial yang menjadi sorotan utama dalam gerakan ini meliputi bidang penegakan hukum, sektor pendidikan, perekonomian rakyat, pemberantasan korupsi, hingga perlindungan ruang hidup warga. Semua tuntutan tersebut diharapkan dapat dibahas secara serius oleh para pengambil kebijakan.
Jenderal Lapangan aksi, Ridwan, memberikan apresiasi kepada seluruh kader yang berhasil menjaga jalannya demonstrasi tetap tertib dan kondusif hingga akhir. Namun, ia menekankan bahwa kehadiran langsung anggota dewan sangat penting sebagai bentuk penghormatan terhadap partisipasi publik.
Pihak mahasiswa menegaskan akan terus memantau proses tindak lanjut dari seluruh berkas tuntutan yang telah diserahkan agar tidak berakhir sebagai dokumen administrasi belaka. Jika tidak ada respons nyata dari DPRD Sulawesi Selatan, gelombang aksi susulan dipastikan akan kembali bergulir.
