IRAN, PILARIS.ID — Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran kini memasuki babak baru yang bersejarah menuju proses rekonsiliasi global.
Sebuah media Iran, Mehr dan Tasnim News Agency, pada Senin (15/6/2026) menerbitkan rincian draf nota kesepahaman berisi 14 poin yang menjabarkan usulan kerangka kerja komprehensif untuk mengakhiri konflik bersenjata dan bergerak menuju kesepakatan final.
Rancangan dokumen perdamaian ini muncul setelah Teheran menyatakan seluruh poin kesepakatan telah diselesaikan dan dijadwalkan akan ditandatangani secara resmi pada Jumat mendatang di Jenewa, Swiss.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut sekaligus mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz serta pencabutan segera blokade Angkatan Laut AS di perairan Teluk.
Dalam dokumen tersebut, poin utama yang disepakati adalah tuntutan gencatan senjata segera dan permanen di semua front pertempuran, termasuk wilayah Lebanon.
Sebagai bentuk komitmen timbal balik, Washington berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan internal Teheran, menghormati kedaulatan wilayah, menarik mundur pasukan militer dari sekitar perbatasan Iran, serta menahan diri dari sanksi baru selama periode diplomasi berjalan.
Draf ini juga mengatur tata kelola pemulihan jalur logistik laut global, di mana blokade laut komersial oleh militer AS harus dicabut penuh dalam waktu 30 hari.
Pada saat yang sama, Selat Hormuz akan kembali dibuka secara resmi untuk pelayaran internasional di bawah kendali pengelolaan otoritas Iran dengan pengawasan dari mekanisme pemantauan bersama.
Guna memulihkan sektor ekonomi, draf kesepakatan memuat penangguhan sanksi ekspor terhadap komoditas utama Iran seperti minyak bumi, produk petrokimia, dan seluruh turunannya.
Amerika Serikat juga diharuskan melepas aset keuangan Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar AS selama masa negosiasi 60 hari, di mana setengah dari dana tersebut wajib dicairkan sebelum pembicaraan kesepakatan akhir dimulai.
Terkait dengan isu sensitif non-proliferasi nuklir, Iran menegaskan kembali komitmennya berdasarkan traktat internasional untuk tidak memproduksi senjata pemusnah massal.
Agenda perundingan lanjutan selama 60 hari ke depan hanya akan difokuskan pada nasib material nuklir yang telah diperkaya, program rekonstruksi ekonomi, serta penghapusan sanksi sekunder.
Sebaliknya, program pengembangan rudal balistik Iran dan dukungan politik terhadap jaringan kelompok perlawanan regional secara definitif dikeluarkan dari objek negosiasi.
Rancangan kesepakatan akhir ini juga mewajibkan AS dan sekutu Baratnya menyusun rencana rekonstruksi bagi Iran senilai minimal 300 miliar dolar AS, yang nantinya disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.
Pada perkembangan menit-menit terakhir menjelang pengesahan draf, terdapat perubahan krusial terkait jaminan kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon.
Masuknya klausul keamanan Lebanon ini dilaporkan menjadi faktor penentu yang meredam rencana serangan balasan militer dari pihak Iran atas agresi udara Israel di kawasan pinggiran selatan Beirut beberapa waktu lalu.
