MAKASSAR, PILARIS.ID — Universitas Hasanuddin (Unhas) resmi menjalin kemitraan strategis dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat keterlibatan aktif kalangan akademisi dalam draf pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kajian ketatanegaraan, serta pemantapan sistem konstitusi di Indonesia.
Prosesi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dilaksanakan secara langsung di Ruang Senat Akademik Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Kota Makassar, pada Kamis (18/6/2026). Kesepakatan formal ini ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, bersama Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
Dalam arahannya, Plt. Sekjen MPR RI menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra taktis yang memiliki kapasitas ilmiah mumpuni untuk melahirkan draf pemikiran konstruktif seputar isu kebangsaan. Sinergi ini diharapkan mampu menjembatani teori-teori akademik di kampus dengan draf implementasi kebijakan demokrasi dan kehidupan konstitusional di tingkat nasional.
Rektor Universitas Hasanuddin menyambut baik kemitraan ini dan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal implementasi tri dharma perguruan tinggi yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Skuad guru besar dan peneliti dari Unhas disiapkan untuk memberikan draf masukan komprehensif serta kajian riset terapan yang relevan guna mendukung kinerja MPR RI dalam merumuskan kebijakan strategis.
Pasca-penandatanganan dokumen kerja sama ini, kedua institusi akan segera merumuskan draf program kolaboratif jangka panjang, seperti penyelenggaraan seminar nasional, forum diskusi ilmiah berkala, riset ketatanegaraan bersama, hingga penguatan literasi kebangsaan bagi masyarakat luas. Langkah nyata ini diharapkan dapat mempercepat lahirnya ruang diskursus publik yang sehat dan berbasis pada ilmu pengetahuan formal.
