Mengharapkan partai politik (parpol) di Indonesia berbenah secara sukarela sama seperti menunggu air laut berubah menjadi tawar. Di bawah cengkeraman kultur patronase yang mengakar, parpol kita hari ini telah menjelma menjadi korporasi pribadi. Ketua umum bertindak layaknya pemegang saham mayoritas, sementara para kader di daerah hanya menjadi pelaksana orkestrasi pusat. Jika kita terus bersandar pada moralitas elite, kita sebenarnya sedang menggelar karpet merah bagi kelanggengan oligarki.
Momentum revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai Politik dalam Prolegnas 2026 tidak boleh berlalu sebagai rutinitas kosmetik. Kita membutuhkan hukum negara sebagai instrumen pemaksa—sebuah alat rekayasa sosial ( social engineering tool )—untuk mengintervensi empat penyakit kronis yang sedang menggerogoti jantung demokrasi kita.
Dari Jakarta ke Akar Rumput: Sengkarut Rekrutmen dan Rekomendasi
Bayangkan nasib seorang politisi lokal berprestasi di daerah. Dalam sistem hari ini, kompetensinya tidak serta-merta menjamin tiket politik. Saban pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka harus terbang ke Jakarta, mengantre di koridor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), “sowan”, dan menyetor logistik demi selembar kertas sakti bernama surat rekomendasi pencalonan yang ditandatangani ketua umum.
Realitas ini kontras dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Lewat pelembagaan pemilihan pendahuluan ( primary election), hukum negara bagian di sana merebut otoritas bos partai. Hak menentukan calon anggota legislatif hingga presiden diserahkan langsung ke tangan pemilih akar rumput. Elite partai di Washington tidak memiliki daya hukum sedikit pun untuk membatalkan pilihan rakyat di daerah.
Jika Amerika Serikat bisa, Indonesia harus berani. RUU Parpol wajib melakukan dekonsentrasi kekuasaan: SK pencalonan pilkada tingkat kabupaten/kota harus sah cukup lewat pleno Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan tingkat provinsi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Selaras dengan itu, rekrutmen calon legislatif (caleg) tidak boleh lagi diputuskan di ruang-ruang gelap yang transaksional. Undang-undang harus memaksa partai menyelenggarakan pemilihan pendahuluan berbasis prinsip one person, one vote, one value yang diaudit ketat oleh Bawaslu, ini sejalan dengan praktik di negara bagian Queensland (Australia) di mana Lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan melakukan audit terhadap seleksi kandidat di parpol. Parpol yang nekat menunjuk “kandidat titipan” di luar hasil pemilihan pendahuluan harus diberi sanksi tegas: diskualifikasi kepesertaan di daerah pemilihan tersebut.
Memutus Urat Nadi Finansial dan Membuka Sumbatan Struktur
Mengapa ketua umum parpol di Indonesia begitu absolut? Jawabannya sederhana: karena roda organisasi berputar menggunakan dompet pribadi mereka. Ketika satu orang mendanai seluruh partai, otomatis kader di bawahnya tereduksi menjadi bawahan yang patuh.
Mari menengok Jerman. Melalui Parteiengesetz (UU Parpol), negara hadir memberikan subsidi finansial yang masif berdasarkan jumlah raihan suara partai. Namun, kenyamanan ini dibarengi syarat yang ekstrem: setiap sumbangan swasta wajib dipublikasikan seketika, dan audit ketat dilakukan langsung oleh parlemen. Sekali partai berani menerima dana gelap, mereka didenda tiga kali lipat dan hak subsidinya dicabut. Jerman membuktikan bahwa intervensi keuangan negara mampu mengubah parpol dari properti privat menjadi institusi publik.
Formulasi ini harus kita adopsi dalam RUU Parpol 2026. Kita perlu menaikkan subsidi negara secara signifikan, namun dengan syarat sekurangnya 40% dana wajib ditransfer ke pengurus daerah untuk pendidikan politik. Di saat yang sama, batasi ketat (capping) sumbangan individu dan korporasi ke rekening pusat partai.
Kemandirian finansial ini nantinya akan memicu sirkulasi kepemimpinan yang lebih sehat. Saat ini, karena parpol dianggap milik pribadi, jabatan Ketua Umum kerap menjadi posisi “seumur hidup” atau warisan dinasti keluarga. Kebijakan strategis seperti arah koalisi menjadi hak prerogatif tunggal satu orang.
Kondisi ini sangat berbeda dengan Selandia Baru. Di sana, arah koalisi pemerintahan atau bahkan pencopotan pemimpin partai berada di tangan kaukus—forum formal seluruh anggota parlemen terpilih dari partai tersebut. Jika ketua umum kehilangan legitimasi di mata kaukus, ia bisa dilengserkan seketika melalui pemungutan suara yang dilindungi hukum nasional.
Demi menyembuhkan kebuntuan struktural ini, pembatasan masa jabatan (term limits) bagi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum parpol di Indonesia wajib dikunci maksimal 2 periode (10 tahun), setara dengan pembatasan masa jabatan eksekutif dalam konstitusi kita. Gaya pengambilan keputusan pun harus digeser dari model absolut menjadi kolektif-kolegial yang melibatkan representasi daerah secara proporsional.
Hukum yang Mengubah Perilaku
Sejarah politik global telah membuktikan bahwa perubahan kultur yang korup tidak bisa lahir dari sekadar imbauan moral, melainkan harus dipicu oleh pemaksaan struktur.
RUU Partai Politik 2026 adalah kesempatan terakhir kita untuk merekayasa ulang masa depan demokrasi dari luar. Tanpa keberanian untuk menyertakan sanksi elektoral yang mematikan—seperti mencoret hak parpol mengikuti pemilu jika melanggar asas demokratisasi internal—kita hanya akan terus berputar-putar di dalam lingkaran setan oligarki yang sama.
* Penulis adalah anggota Bawaslu Kota Makassar dan alumni Ilmu Politik Fisip Unhas
