Dalam diskursus politik kontemporer, partai politik hampir selalu diletakkan sebagai pilar utama—sebuah institusi vital yang menjembatani warga negara dengan kekuasaan (no party, no democracy). Namun, sebuah paradoks institusional yang akut sering kali bersembunyi di balik dinding sekretariat parpol: bagaimana mungkin sebuah organisasi mampu bertindak sebagai agen emansipasi publik jika secara internal ia dikelola melalui relasi kuasa yang otokratis?
Pertanyaan krusial mengenai dinamika internal ini dibedah secara tajam oleh Benjamin von dem Berge, Thomas Poguntke, Peter Obert, dan Diana Tipei dalam karya mereka, Measuring Intra-Party Democracy: A Guide for the Content Analysis of Party Statutes with Examples from Hungary, Slovakia and Romania (2013). Melalui kerangka analisis yang sistematis, mereka memetakan derajat Demokrasi Internal Partai (Intra-Party Democracy/IPD) ke dalam dua indikator utama:
-
Inklusivitas: Seberapa luas jangkauan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan strategis.
-
Desentralisasi: Seberapa besar derajat otonomi dan distribusi kekuasaan yang dimiliki oleh struktur partai di tingkat lokal.
Anatomi Konflik dan “Efficiency Argument“
Ketika kerangka teoretis tersebut ditarik ke dalam realitas sosiopolitik di Indonesia—khususnya pada dinamika pemilihan ketua partai di tingkat lokal—kita menemukan benang merah yang gamblang mengenai kausalitas faksionalisme dan disintegrasi politik.
Studi tersebut mengutip konsepsi “efficiency argument” dari Jan Teorell, yang menegaskan bahwa desentralisasi yang tidak terkelola atau adanya asimetri otoritas membawa risiko inheren terhadap polarisasi internal yang berujung pada pembelahan partai (party splits). Dalam lanskap kepartaian di Indonesia, ketidakmampuan institusi dalam memelihara keseimbangan (equilibrium) antara tuntutan otonomi daerah dan dominasi struktural elite pusat hampir selalu menjadi episentrum konflik.
Artikulasi paling benderang dari anomali desentralisasi ini dapat kita saksikan pada dinamika internal Partai Golkar di Sulawesi Selatan, wilayah yang secara historis merupakan salah satu basis elektoral (lumbung beringin) paling mapan di Indonesia. Potensi fragmentasi di tingkat lokal sering kali memuncak justru pada fase seleksi kandidat ketua partai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Mengapa fenomena ini terus berulang? Karena mekanisme seleksi yang berjalan kerap kali menegasi prinsip-prinsip desentralisasi murni yang diidealkan dalam studi von dem Berge dkk.
“Surat Sakti” dan Fenomena Leader-Centered
Dalam ruang lingkup seleksi kepemimpinan Golkar di Sulawesi Selatan, instrumen diskresi sering kali bermutasi menjadi otoritas absolut Ketua Umum DPP. Melalui hak prerogatif ini, elite pusat memiliki wewenang penuh untuk melakukan intervensi struktural:
-
Menganulir syarat-syarat normatif kandidat di daerah.
-
Menentukan batas demarkasi siapa yang berhak bertarung dalam kontestasi.
-
Mengintervensi secara langsung melalui penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) guna memuluskan jalan bagi figur tertentu.
Mengacu pada kategorisasi struktur organisasi dalam studi tersebut, konsentrasi kekuasaan seperti ini sangat mencerminkan fenomena partai leader-centered yang lazim ditemukan di Eropa Timur. Di bawah sistem ini, hak-hak inklusif organisasi di tingkat bawah diredam demi melanggengkan kepentingan oligarki pusat.
Dampak dari penggunaan diskresi yang mengabaikan prinsip akuntabilitas ini sangat linier dengan peringatan para penulis. Ketika ruang inklusivitas kader lokal diamputasi dan otonomi daerah dikebiri oleh keputusan sepihak Jakarta, yang lahir bukanlah efisiensi organisasi, melainkan pembusukan internal (internal decay).
Kader-kader potensial Golkar di Sulawesi Selatan yang merasa hak politiknya tereduksi oleh diskresi pusat, sangat mungkin mengambil pilihan rasional yang ekstrem: membentuk faksi baru, memboikot agenda strategis partai, atau melakukan eksodus massal ke partai kompetitor.
Kesimpulan: Demokrasi yang Masih Fiksi
Pada akhirnya, penggunaan instrumen diskresi atas nama stabilitas organisasi hanyalah ilusi untuk melanggengkan sentralisasi kekuasaan. Studi ini memberikan preposisi yang jernih bahwa pelembagaan parpol yang sehat memerlukan pembatasan wewenang regulatif agar ketua umum tidak bertindak sebagai penguasa tunggal (sole ruler).
Selama partai politik di Indonesia, termasuk Golkar di Sulawesi Selatan, masih mengandalkan “surat sakti” diskresi pusat dan menegasi aspirasi sah dari akar rumput, maka selama itu pula potensi perpecahan akan terus mengintai. Demokrasi internal partai akan tetap menjadi fiksi yang tak kunjung mewujud nyata.
*Penulis adalah dosen Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar
