Kita sudah tahu, tanggal 7 Agustus kemarin, tiga negara menandatangani Pakta Pertahanan bersama: Arab Saudi, Turki dan Pakistan.
Sebenarnya ada empat, namun Mesir tidak ikut bertanda tangan.
Padahal Kairo terlibat sejak awal.
Bulan Maret dii Riyadh, Menteri Luar Negeri Mesir duduk semeja dengan Arab Saudi, Turki, Pakistan. April, di Forum Diplomasi Antalya, Turki menawarkan kerja sama industri pertahanan. Mesir tertarik. Wajar saja, Terusan Suez butuh perlindungan, dan alutsistanya sudah tua.
Lalu antara Mei dan Juli, isunya bergeser. Draf yang tadinya cuma platform kerja sama berubah jadi pakta pertahanan kolektif. Serangan ke satu dianggap serangan ke semua. Mesir mundur.
Sampai sekarang Kairo tidak menjelaskan apa-apa. Tidak ada pernyataan resmi. Untuk negara yang biasanya cerewet soal kedaulatan, diamnya ini terasa janggal. Tapi barangkali diam itu sendiri bahasa diplomatik tersendiri.
Bukan berarti Mesir lagi bermasalah dengan Riyadh atau Ankara. Cuma soal ancaman yang beda saja.
Arab Saudi mengkhawatirkan Iran dan Houthi. Pakistan mengkhawatirkan India. Turki sibuk dengan Mediterania Timur dan Suriah.
Mesir? Perhatiannya ada di Libya, di Sudan, di sengketa air dengan Ethiopia, di Sinai yang tidak pernah benar-benar tenang.
Iran bukan ancaman yang merongrong kedaulatan Mesir secara langsung. Untuk apa terikat kontrak yang bisa menyeretnya ke perang orang lain?
Ada juga soal konstitusi. Pengerahan pasukan ke luar negeri wajib lewat parlemen, dan hanya untuk ancaman langsung, bukan untuk memenuhi janji ke aliansi yang sifatnya abstrak.
Mesir juga sedang menjaga sesuatu yang lebih halus: posisinya sebagai penengah. Kairo masih bicara dengan Iran, dengan Israel, dengan faksi-faksi Palestina, dengan pihak yang bertikai di Libya. Sekali menandatangani pakta yang oleh Teheran dibaca sebagai barisan Sunni, posisi itu bisa hilang.
Tapi Mesir memang begitu.
Gamal Abdul Nasser sendiri, tahun 1956, menyebut arah luar negeri Mesir sebagai positive neutralism, netral tapi tidak pasif. Cara pandang itu bertahan, entah lewat rezim mana saja, sampai ke Abdul Fattah as-Sisi hari ini.
Tahun 1950, Mesir menandatangani Arab Joint Defence Treaty, tapi komando militernya tetap dipegang sendiri. Tahun 2015, ikut Koalisi Pemulihan Legitimasi di Yaman untuk mendukung pemerintah sah Yaman dan memerangi Houthi, namun hanya melakukan patroli laut, menolak kirim pasukan darat. Tahun yang sama, ikut mendirikan Islamic Military Counter Terrorist Coalition (IMCTC), namun sebatas pertukaran intelijen tanpa kewajiban pertahanan kolektif. Tahun 2019, keluar dari Middle East Strategic Alliance, salah satu alasannya karena tidak mau berhadapan langsung dengan Iran.
Polanya sama terus.
Hubungan dengan Riyadh dan Ankara sendiri baik-baik saja. Kerja sama ekonomi dan alutsista tetap jalan, di luar pakta ini.
Mesir malah lebih memilih skema yang longgar, Multinational Maritime Defence Coalition, yang urusannya cuma satu: keamanan Laut Merah.
Saya kira tidak ikutnya Mesir dalam pakta ini bukan karena mereka ragu. Mereka hanya sedang menjalani kebiasaan lama, menjaga otonomi sendiri, tidak meminjamkan senjata untuk perang orang lain.
Begitulah kira-kira pandangan saya soal kenapa Mesir tidak ikut bertandatangan, seperti yang saya janjikan dalam tulisan soal Pakta Mekkah tempo hari. Memang masih ada satu pertanyaan yang mengganjal saya.
Kalau suatu hari Laut Merah benar-benar menyala, dan Mesir dipaksa memilih pihak, apakah otonomi ini masih bisa dipertahankan, atau akhirnya dipaksa berakhir juga?
Makassar, 10 Agustus 2026
