MAKASSAR, PILARIS.ID – Pengamat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Syahrullah Sanusi, menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan prinsip pemerataan pembangunan, bukan sebagai respons terhadap isu yang viral di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahrullah pada Sabtu (11/7/2026) sebagai tanggapan atas berkembangnya perbincangan publik mengenai aksi warga menanam pohon pisang di ruas jalan yang rusak serta polemik yang muncul setelah pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut Syahrullah, kerusakan jalan dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis. Ia mengibaratkan konstruksi jalan seperti spons pencuci piring yang akan lebih cepat rusak apabila terus-menerus terendam air dan menerima beban berat secara berulang.
“Jalan ibarat spons pencuci piring. Jika spons terus-menerus direndam air dan ditekan beban berat seperti kendaraan, spons akan cepat sobek dan rusak. Aksi menanam pohon pisang di jalan adalah bentuk protes warga atas jalan rusak yang berbahaya dan menghambat aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap dan terukur di seluruh wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan implementasi prinsip pemerataan pembangunan yang sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Syahrullah menjelaskan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari visi Gubernur Sulawesi Selatan yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi guna memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung sektor pertanian, serta membuka akses di daerah-daerah yang masih terisolasi.
Ia menilai penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami konteks pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan terkait aksi penanaman pohon di jalan rusak yang sempat menuai berbagai tanggapan.
“Substansi yang ingin disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan adalah edukasi mengenai pentingnya menjaga kondusivitas wilayah agar proses pembangunan infrastruktur, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terhambat,” katanya.
Menurut Syahrullah, pengalaman pada masa sebelumnya menunjukkan bahwa polemik sosial yang berkepanjangan di lapangan dapat memengaruhi kondusivitas daerah dan berdampak pada proses pembangunan.
“Pak Gubernur ingin menekankan aspek teknis dan manajerial dalam pembangunan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa polemik sosial yang berkepanjangan di lapangan berpotensi memengaruhi kondusivitas wilayah. Dampaknya juga dapat masuk dalam penilaian prioritas anggaran dari pemerintah pusat yang berujung pada pengurangan alokasi dana secara drastis,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun komentar yang dinilai dapat memperkeruh suasana.
Menurut Syahrullah, anggapan bahwa pemerintah sengaja menunda perbaikan jalan karena adanya aksi protes warga tidak tepat. Ia menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan justru berupaya mengatasi keterbatasan anggaran dengan memanfaatkan kemampuan fiskal daerah.
“Bagi saya, sebaliknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menutupi kekurangan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBD agar hak masyarakat untuk mendapatkan jalan yang layak tetap terpenuhi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Syahrullah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan perencanaan yang terukur, skala prioritas, serta kemampuan keuangan daerah, bukan semata-mata karena tekanan opini publik di media sosial.
“Dalam kesempatan ini, marilah seluruh elemen masyarakat terus bersinergi, menjaga ruang publik tetap kondusif, dan mengawal pembangunan infrastruktur demi kemajuan bersama serta mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter,” tutupnya.
