MAKASSAR, PILARIS.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bahlil Lahadalia dikabarkan telah menerbitkan surat diskresi bagi salah satu kandidat menjelang Musyawarah Daerah Golkar Sulawesi Selatan. Isu mengenai pemberian tiket khusus atau hak prerogatif pimpinan pusat tersebut bergulir kian kencang dalam sepekan terakhir di ruang publik.
Informasi yang beredar di kalangan internal menyebutkan bahwa surat keputusan sakti dari ketua umum tersebut diduga telah resmi dikeluarkan sejak Jumat, 12 Juni 2026. Surat diskresi itu dikabarkan diarahkan langsung kepada mantan Wali Kota Makassar dua periode, Ilham Arief Sirajuddin.
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Sulawesi Selatan, Muhidin M. Said, belum bersedia membeberkan secara gamblang mengenai sosok yang mendapatkan restu pusat tersebut. Kendati demikian, ia memberikan sinyalemen kuat dengan meminta pihak media menanyakan langsung hal itu kepada figur yang bersangkutan.
Sinyal serupa juga diutarakan oleh Pelaksana Tugas Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Sulawesi Selatan, Arief Rosyid Hasan. Tokoh muda partai berlambang pohon beringin ini mengungkapkan bahwa nama Andi Ina Kartika Sari dan Ilham Arief Sirajuddin memang menjadi figur yang direstui oleh ketua umum.
Arief menjelaskan bahwa kedua kandidat tersebut diproyeksikan akan bertarung ketat untuk menduduki kursi kepemimpinan daerah. Ia juga mengonfirmasi mengenai jadwal penerbitan surat hak istimewa dari pimpinan pusat tersebut yang seharusnya sudah rampung pada pertengahan Juni ini.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, menilai surat keistimewaan tersebut kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Ilham Arief Sirajuddin. Menurut analisisnya, figur tersebut dinilai memiliki kapasitas mumpuni untuk mengonsolidasikan kembali kekuatan politik partai yang sempat mengalami faksionalisasi di tingkat akar rumput.
Kendati demikian, Ali mengingatkan agar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tidak memandang remeh potensi resistensi yang muncul akibat konsolidasi terpusat ini. Kebijakan diskresi dikhawatirkan dapat memicu perpindahan kader potensial ke partai politik lain apabila proses akomodasi politik tidak berjalan dengan harmonis.
Sebagai informasi, diskresi ketua umum merupakan hak prerogatif untuk mengambil keputusan strategis demi menyelamatkan kepentingan organisasi meskipun harus menyimpang dari aturan internal partai. Hak istimewa berupa rekomendasi tertulis ini sebelumnya juga pernah diterbitkan pada masa kepemimpinan Airlangga Hartarto dalam pelaksanaan musyawarah daerah terdahulu.
